Panwas Pemilu 2009 ternyata menghadapi kendala serius dalam menghadirkan saksi pada pembuktian pelanggaran Pemilu Legislatif 2009. Hal ini terjadi karena Undang-Undang pemilu baik undang-undang nomor 22 tahun 2007 serta undang-undang nomor 10 tahun 2007, tidak mengatur tentang perlindungan saksi, sehingga para saksi menolak saat akan di ajukan sebagai saksi.
Hal ini teruingkap dalam acara rapat koordinasi antara jajaran Kepolisian Resort Gresik dengan ke 54 anggota Panwascam Pemilu 2009 di Aula Mapolres Setempat (06/04/2009).
Hadir dalam Kesempatan ini, Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Fadli Widjianto serta Kasat Intelkam AKP Bambang.
Menurut Kasat Reskrim AKP Fadli Widjianto, tidak di aturnya perlindungan saksi, sangat menyulitkan aparat penegak hukum seperti Panwas dan Kepolisian dalam mengungkap kasus pelangggaran. Padahal, dalam kasus narkoba, saksi mendapat perlindungan cukup baik. Antara lain, tidak di hadirkan saat persidangan.
“Untuk kasus narkoba, saksi tidak di hadirkan dalam persidangan serta identitasnya di rahasiakann mulai saat proses penyidikan hingga peradilan. Sementara dalam kasus pelanggaran Pemilu, hal ini tidak di atur” ujar Kasat Reskrim.
Menurut Fadli, hal ini adalah bagian dari kelemahan undang-undang Pemilu agar segera di perbaiki, terutama dalam menghadapi Pemilu Presiden selanjutnya.
Dari beberapa kasus pelanggaran pemilu selama tahapan pemilu yang sudah berjalan, pihak Panwas dan Kepolisian, belum menemukan seorang pun saksi yang bersedia di ajukan ke proses penyidikan dan peradilan.
Di samping itu, undang-undang pemilu juga memiliki celah hukum lainnya, sehingga mudah di gunakan para peserta pemilu untuk menghindar dari jeratan hukum. Salh satu contoh adalah Money Politic yang mengharuskan pembuktian adanya keterlibatan Caleg dalam proses pembagian barang bukti.
Sejauh ini, baru satu kasus Pidana Pemilu yang di ajukan Panwas setempat ke pihak Kepolisian. Namun, kasus tersebut menemui jalan buntu karena kesulitan menghadirkan saksi.
0 comments:
Post a Comment