Berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM, lanjut Aris, PKH ini ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi RTSM penerimanya. Diantaranya mereka diharuskan mengikuti program peningkatan sumber daya manusia (SDM). Khususnya melalui jalur pendidikan dan kesehatan. “Karena itu penerima program ini adalah RTSM yang memiliki ibu hamil, balita dan atau anak yang bersekolah di tingkat SD hingga SLTP. Sehingga nama penerima yang tercatat adalah ibu rumah tangga, bukan kepala keluarga, “ terangnya.

Aris menambahkan, terkadang masyarakat sering mensalahartikan antara BLT dengan PKH. Seperti sasaran program ini yang ditujukan pada masyarakat golongan RTSM. Karena penggolongan masyarakat miskin (maskin) sendiri ada tiga, yakni rumah tangga miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga sangat miskin yang jadi sasaran PKH. “Meski telah memenuhi kriteria RTSM berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jika dalam evaluasi, anak dari penerimanya ketahuan sudah tidak bersekolah, nominal penerimaan program ini akan bisa dipotong. Karena ada operator yang memperbaharui data perhari langsung ke pusat. Program ini diserahkan melalui Kantor Pos langsung ke penerima tanpa banyak birokrasi,“ kata dia.

Pada tahap pertama lalu tercatat dana yang disalurkan mencapai Rp 11.080.345.000 untuk sejumlah 29.199 RTSM. Paling tinggi, peserta program ini akan menerima Rp 2,2 juta pertahun yakni yang memiliki ibu hamil, balita dan dua anak yang bersekolah. Sedang yang hanya memiliki seorang anak yang sekolah di tingkat SD menerima Rp 600 ribu pertahun yang diterimakan dalam tiga tahapan. Untuk tahap kedua yang direncanakan pada bulan Agustus dan Desember mendatang jumlah sasaran penerimanya akan terus dievaluasi. Sehingga peserta penerima pada setiap tahapan bisa berbeda. “Program PKH ini masih dalam tahap uji coba. Sehingga belum seluruh daerah di Indonesia menerima program yang direncanakan dievaluasi terus hingga 2015 mendatang, “ pungkas dia.