Dengan berjalan kaki, sedikitnya seribu orang perangkat desa se-wilayah Kabupaten Lamongan yang tergabung Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD), hari ini (19/05/2009) mendatangi Kantor Bupati setempat meminta segera di realisasikannya kenaikan insentif bagi perangkat desa sesuai UMK sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1995.
Para perangkat desa menilai, Pemerintah Kabupaten Lamongan salah persepsi mengenai tanah bengkok, yakni cenderung menganggap penghasilan tetap adalah dari tanah bengkok. Padahal penghasilan tetap sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah adalah di bebankan APBD Kabupaten/Kota.
Di samping meneriakkan yel-yel, paRa perangkat desa juga membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar pemerintah memperhatikan nasib mereka yang hanya menerima insentif sebesar 200 ribu rupiah.
Jika tuntutan tidak di penuhi, perangkat desa ini mengancam akan memboikot semua aktifitas pemerintahan termasuk penarikan pajak.
“Kita tidak akan menagihkan pajak dari warga, jika tuntutan kami tidak di penuhi. Biar mereka yang menagih sendiri”. Ujar Marzuki, Salah seorang pimpinan FKPD.
Meski belum mendapat kepastian jawaban dari pemerintah setempat, namun unjuk rasa perangkat desa ini berakhir dengan tertib sambil mengancam akan melakukan aksi serupa hingga tuntutanya di penuhi.
0 comments:
Post a Comment