Selain menggelar poster berisi tuntutannya, pengunjuk rasa yang didominasi kaum perempuan ini, juga melakukan orasi secara bergantian, sambil membawa perlatan pengeras suara seadanya.

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menuntut DPRD menuntaskan persoalan penyerobotan tanah garapan warga, yang kini telah dikerjakan warga lain di desanya.

Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi bentrok antar warga, karena status tanah garapan belum berakhir, tetapi kini telah dialihkan kepada warga lain, di desanya.

Sunarto, korlap aksi mengatakan, warga menyewa tanah garapan milik TNI Angkatan Udara seharga 4 Juta Rupiah, per hektar, dari sudara Muslikh, yang juga warga desa setempat.

Namun, tanah garapan seluas 25 hektar tersebut, mendadak dikerjakan orang lain, meski masa sewa lahan belum berakhir. Karena itu, warga menuntut DPRD membantu menuntaskan perselisihan tanah garapan tersebut.

"bentrok antar warga dikhawatirkan terjadi, jika tidak secepatnya diselesaikan" Kata Sunarto.

Hamim Muban, ketua DPRD gresik yang menemui warga berjanji secepatnya akan menuntaskan perselisihan atersebut dengan mengundang saudara Muslik, selaku pihak yang menyewakan tanah garapan. Jika terdapat unsur pidanya, maka persoalan tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Tanah garapan seluas 25 hektar, yang kini menjadi sengketa warga, merupakan tanah milik TNI Angkatan Udara. sedangkan, warga menyewa tanah tersebut tidak dari tni au, tetapi melalui saudara muslik, warga setempat, yang dipercaya TNI AU, untuk mengelolah.

Namun, warga akhirnya kecewa, dan melakukan protes, karena tanah tersebut telah dioperkan kepada orang lain, meski masa sewanya belum berakhir.