Sementara terkait bencana gempa di Padang yang sempat mengganggu sisitem kliring BI, gangguan itu sudah bisa dinormalkan dalam tiga hari. Dikatakannya, bencana di Padang tidak separah bencana tsunami Aceh yang diperlukan waktu hingga 1 minggu sebelum sistem kliring bisa normal lagi.

“Sebelum ada SKNBI, transakasi warkat harus dilakukan di BI Surabaya dan paling cepat 2 hari baru selesai. Bahkan terkadang bisa 4 sampai 5 hari. Sekarang transaksi kliring bisa diselesaikan di hari yang sama di Lamongan. Transfer kredit maupun transaksi warkat debet seperti cek dan bilyet giro sudah bisa dilakukan di penyelenggara kliring lokal (PKL) wilayah Lamongan ke seluruh Indonesia yang memilki fasilitas online, “ terang dia.

Dilanjutkan Ronald, meski dengan sistem SKNBI transaksi kliring menjadi semakin efisien, tetapi keandalan dan kemanan system tetap dijaga. SKNBI tersebut seperti disampaikannya sudah diaudit baik teknologi maupun sistem bisnisnya oleh lembaga independen sehingga tetap andal dan aman. “SKNBI ini gunakan njalur khusus yang tidak terhubung dengan jalur umum serta dilengkapi teknik dan pengendalian untuk kemanannya, “ kata dia.

Sebelumnya, Direksi Bank Jatim Cabang Lamongan Mulyanto dalam sambutannya ungkapkan dana pihak ketiga yang dihimpun mencapai Rp 170,997 miliar. Sementara pinjaman yang disalurkan capai Rp 211,235 miliar atau nilainya diatas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari masyarakat Lamongan.

Pemimpin Bank Indonesia Surabaya Ishak hadir untuk meresmikan SKNBI tersebut. Bersamanya juga hadir sejumlah pejabat perbankan di Lamongan hadir dalam acara itu. Sementara dari Pemkab Lamongan hadir Bupati Masfuk, Wabup Tsalits Fahami dan Ketua DPRD MAkin Abbas. Masfuk sendiri menyambut baik diresmikannya SKNBI wilayah Lamongan itu. Dia percaya, produktifitas dan pertumbuhan akan semakin tinggi dan transaksi ekonomi akan semakin cepat setelah adanya SKNBI

Di Lamongan sendiri yang sudah masuk PKL bersama Bank Jatim adalah BRI, BNI 46, Bank Mandiri dan BCA. Kliring, seperti tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang SKNBI adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. (arf, Humas Pemkab Lamongan)